Bupati Simalungun Dr JR. Saragih melakukan kunjungan di Kabupaten Nias. Dalam kunjungan tersebut Bupati Simalungun menemui pimpinan tertinggi Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) di Kota Gunungsitoli. Dalam pertemuan tersebut, Bupati meminta saran dan dukungan dari pimpinan Gereja BNKP dan mohon masukan sebagai Pimpinan Partai Demokrat di Sumatera Utara terkait kinerja para kadernya.
JR Saragih menyatakan, sebagai Ketua DPD Demokrat ingin menitipkan para kadernya kepada pimpinan gereja dan jemaat, agar semua kader partai yang di duduk di seluruh DPRD memberikan yang terbaik ke masyarakat seperti meringankan beban, memberikan pelayanan untuk kepentingan bangsa dan negara ini, terutama masyarakat di Pulau Nias.
Pemerintah itu, kata JR Saragih, tugasnya melayani rakyat. Dan, Gereja tidak bisa melayani sendiri tanpa didukung oleh pemerintah. Sebab yang mepunyai anggaran adalah pemerintah. "Untuk itu, karena Nias mayoritas kristen saya mengajak seluruh fraksi dan ketua DPRD dari Partai Demokrat supaya menyerukan dan membela kepentingan masyarakat," tegasnya.
Selain itu, JR Saragih pun menitip pesan, jika ada permasalahan antara fraksi partainya dengan gereja agar menyampaikan ke dirinya. "Kalau memang ada permasalahan di tengah-tengah fraksi agar melapor ke saya, untuk saya ingatkan para fraksi tersebut. Diharapkan seluruh fraksinya agar dapat menjadi garam yang terang ditengah-tengah seluruh masyarakat. Khususnya masyarakat Nias," tegas Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara.
Pada pertemuan tersebut, Pimpinan Tertinggi Gereja BNKP, Pendeta Tuhoni Telaumbanua menyampaikan sebagai salah satu fungsi gereja adalah memberi edukasi seperti memberi pembinaan-pembinaan terhadap para kader gereja, antara lain kegiatan perpolitikan termasuk di dalamnya adalah etika politik.
Dikatakan juga oleh Pendeta Tuhoni Telaumbanua bahwa Gereja BNKP mempunyai fungsi panggilan profertis yaitu menyuarakan suatu kenabian yang berupa kritik terhadap hal-hal yang tidak benar kepada pemerintahan. "Sebagai Gereja, Kami mendukung Bhineka Tunggal Ika” ujarnya.
Ketua DPD Partai Demokrat Sumut; Tidak Mau Ada Dualisme Kepemimpinan
Nias Selatan, 26 November 2021. Setelah melakukan pertemuan dengan Pimpinan Gereja BNKP, JR. Saragih menemui kader partainya di Kabupaten Nias Selatan, Sabtu (26/11/2021), sebelumnya JR. Saragih juga telah menemui para kader Partai demokrat yang berada di Kota Gunungsitoli dan Kabupaten Nias.
Dalam agenda politiknya tersebut JR Saragih selaku Ketua DPD menetapkan bahwa Effendi didapuk untuk menjadi Ketua DPC Partai Demokrat di Kabupaten Nias Selatan. Penetapan ini dimaksudkan agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan partai Demokrat di Nias Selatan.
"Dikepemimpinan saya, saya tidak mau ada dualisme kepemimpinan di DPC Nias Selatan. Saya tidak mau ada pergesekan antar teman di Demokrat. Sebab pergesakan itu hanya memperlambat pertumbuhan. Sekarang sudah saatnya menatap kedepan, agar partai Demokrat menjadi penerang dan melayani masyarakat," tegas Ketua DPD.
Pada kesempatan itu pun JR Saragih menegaskan ke para kadernya untuk tetap solid dan membangun kembali marwah partai sebagai partai rakyat yang besar. Khusunya di Pulau Nias. "Marilah kita bersatu dengan pemikiran dan pemahaman yang sama untuk memajukan wilayah kita. Serta menjadikan Pulau Nias setara dengan daerah lain," ungkap JR Saragih.
Ketua DPD Partai Demokrat itu kembali menegaskan, saat ini sudah saatnya kalau suara Demokrat adalah suara rakyat. Itu sebabnya, kata JR Saragih, dirinya datang ke Pulau Nias untuk mengkonsolidasikan partainya dengan para kader.
"Jika diibaratkan, Pulau Nias ini indah bak berlian tapi belum dapat dinikmati. Tanpa kader yang ada di Nias saya bukan apa-apa. Untuk itu, bantu saya membesarkan partai untuk kemudian menyuarakan suara rakyat yang ada di pulau Nias," tambahnya.
Dihadapan kadernya, JR Saragih kembali berpesan, agar para DPC partai Demokrat di Pulau Nias melakukan konsolidasi sampai ke ranting dan ke akar-akarnya secara menyeluruh. Caranya, jadikan kader menjadi pelayan masyarakat. Lakukan juga pendekatan dengan fraksi lain yang ada di DPRD untuk menyuarakan suara rakyat. Untuk mencapai itu semua, diperlukan kerjasama yang solid antar kader.
