HUKUM PERKAWINAN MENURUT KUHPER
1.1 Menurut KUHPerdata dan UU NO. 1 TAHUN 1974 Perkawinan di Indonesia diatur daam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 ten...
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Bantuan Keuangan Partai Politik A. Tujuan Bantuan Keuangan Partai Politik: 1. Menjaga kemandirian partai politik agar tetap menutamak...
QANUN TENTANG MUKIM DAN QANUN TENTANG GAMPONG
QANUN TENT ANG MUKIM Dalam kedua qanun nomor 4 tahun 2003 tersebut dijelaskan bahwa Mukim di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang sudah tu...
NARAPIDANA
Mengenai Pengertian narapidana terdapat beberapa pendapat dan dijelaskan sebagi berikut : Narapidana adalah orang tahanan, orang yang ditaha...
Ruang Lingkup Perlindungan Paten
Ruang lingkup perlindungan paten di Indonesia sesuai dengan Undang- Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang paten , meliputi : penemuan yang dapa...
Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah
Apabila Pemerintah berpendapat bahwa suatu paten di Indonesia sangat penting artinya bagi pertahanan keamanan negara dan kebutuhan sangat me...
